Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2022

MENOLAK LUPA : BUDI UTOMO, LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

 Elisabeth Dwi Viviana-8C sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah. Maka, tanggal berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari berdirinya Boedi Oetomo (BO) di Batavia atau Jakarta. BO didirikan oleh beberapa siswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) atau sekolah dokter untuk bumiputera, cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI). Beberapa tokoh pendiri Boedi Oetomo antara lain Soetomo, Soeraji Tirtonegoro, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan lainnya. Pendirian BO dapat diwujudkan berkat gagasan Wahidin Soedirohoesodo. Latar Belakang Sejarah Menjelang akhir abad ke-19, kondisi Hindia Belanda atau Indonesia mulai mengalami perubahan. Seiring dengan diterapkannya Politik Etis atau Politik Balas Budi, orang-orang Belanda yang mendukung kesetaraan semakin banyak yang muncul. Salah satu orang Belanda pendukung etisme, demikian tulis Sartono Kartodirdjo da...

Tugas Ppkn

 FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AGUS SUHERLANSenin, Oktober 04, 2021 Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD 1945 menempati urutan tertinggi. Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum/stufentheorie, dimana norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorms (Alwi Wahyudi, 2012 : 305).   Jadi Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tidak boleh bertentan...